YOGYAKARTA, Ayorakyat.com ~ Civitas akademika Universitas Alma Ata (UAA) menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika geopolitik global dan sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK., di kampus Universitas Alma Ata pada Jumat, 6 Maret 2026. Melalui pernyataan ini, Universitas Alma Ata mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam merespons konflik internasional sekaligus melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan nasional yang menyangkut kepentingan publik. Sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual perguruan tinggi dalam menjaga nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konstitusi.
Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Hamam Hadi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan pandangan kritis yang konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Dalam tradisi akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konstitusi, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya dilansir dari Headline News.
Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Dorongan Sikap Tegas terhadap Konflik Timur Tengah
Dalam poin pertama pernyataan sikapnya, civitas akademika Universitas Alma Ata mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap tegas dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Universitas Alma Ata menilai eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Sebagai negara yang konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
“Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil,” kata Prof. Hamam Hadi dikutip dari Headline.co.id.
Evaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
Selain konflik global, Universitas Alma Ata juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Civitas akademika Universitas Alma Ata mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi Indonesia.
Universitas Alma Ata menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik tertentu.
Hal tersebut dinilai dapat berpotensi mengaburkan posisi moral dan politik Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Tinjau Perjanjian Dagang Indonesia–Amerika Serikat
Dalam pernyataan sikap berikutnya, Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menurut civitas akademika Universitas Alma Ata, perjanjian tersebut perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan berbagai kritik dan keberatan yang berkembang di ruang publik.
Pemerintah juga diharapkan membuka secara transparan substansi dan implikasi dari perjanjian tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.
“Kerja sama perdagangan internasional pada prinsipnya harus dibangun di atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang,” ujar Prof. Hamam Hadi.
Ia menambahkan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap penting untuk dijaga, namun harus dilandasi prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Evaluasi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis
Universitas Alma Ata juga memberikan perhatian terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sebagai bentuk penyempurnaan program, Universitas Alma Ata mengusulkan pendekatan model hybrid dengan memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut secara ilmiah dinilai memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak.
Di sisi lain, program makan bergizi tetap diberikan kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu guna mendukung konsentrasi belajar dan mengurangi ketimpangan gizi di lingkungan pendidikan.
Penguatan Koperasi Desa Merah Putih
Selain isu geopolitik dan kebijakan sosial, Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Civitas akademika Universitas Alma Ata menilai koperasi merupakan instrumen ekonomi yang sejak awal dirancang berdasarkan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, penguatan koperasi dinilai penting untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu benar-benar menerapkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”, sehingga koperasi dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Kontribusi Akademik untuk Kebijakan Publik
Prof. Hamam Hadi menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan,” ujarnya.